DPD RI dan Pemberdayaan UKM, Mengapa Harus Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si

 

POPULERNEWS.COM Sosok – Mempertimbangkan peran lembaga DPD RI dalam pengembangan ekonomi daerah untuk pemberdayaan kegiatan ekonomi Usaha Kecil Menengah (UKM) selama ini kalah menarik dan tenggelam oleh narasi-narasi besar perpolitikan Nasional. Akan tetapi dari sudut pandang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang melekat secara kelembagan, DPD RI sebagai Lembaga Negara yang sederajat kedudukannya dengan Lembaga DPR RI, memiliki peluang besar untuk melakukan fungsi-fungsi pemberdayaan ekonomi tersebut, melalui angggota-anggota DPD RI yang mewakli daerahnya.

Peluang di atas secara prinsip dapat dibaca dari point-point Nota Kesepahaman (MoU) antara DPD RI dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) yang dibacakan secara resmi dalam forum  rapat Paripurna DPD RI masa sidang ke VI DPD RI pada tanggal 7 Juli 2017. Sebuah Nota Kesepahaman yang mengikat secara politik, berisi point-point tentang kerjasama kedua belah pihak untuk pengembangan ekonomi daerah yang diwakilinya, melalui pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM)  yang tanggungjawab regulatif dan koordinatif selanjutnya, berada di pundak anggota-anggota DPD RI terpilih periode berikutnya (2019 – 2024).

Baca juga : Wagub Jabar, HPN Dan FKDB Siap Wujudkan Jabar Juara Kedaulatan Pangan

Baca juga : Targetkan Jabar Juara Kedaulatan Pangan, HPN dan FKDB Bursa Tani Rekomendasikan Teknologi Nutrisi Esensial

Disinilah pentingnya mensukseskan Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si., sebagai calon Anggota DPD RI Nomor Urut 40 dari Provinsi Jawa Barat, untuk dipilih dalam kontestasi pemilu 2019. Kapasitasnya sebagai Pengurus KADIN dan sejumlah organisasi lain yang dekat dengan kegiatan usaha ekonomi kecil menengah (UKM), seperti menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jawa Barat 2017 – 2022 dan pengurus DEKOPIN Pusat 2011 – 2016, bahkan duduk sebagai Sekretaris Jendral  INKOPSIM dan lain-lain adalah bagian dari keabsahan legitimasi politiknya (jika kelak terpilih) untuk melakukan kerja-kerja politik yang bersifat  regulatif dan koordinatif di Lembaga DPD RI, dalam rangka penguatan dan percepatan tindak lanjut Nota Kesepahaman DPD RI dan KADIN di atas, menjadi aksi nyata dan berjalan dalam kegiatan ekonomi rakyat di daerah yang diwakilinya.

KH. Abun Bunyamin, Wagub Jabar, dan Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si

KH. Abun Bunyamin, Wagub Jabar, dan Drs. H. Asep Syaripudin, M.Si

Karena itu,  ikhtiar menyukseskan H. Asep Syaripudin terpilih menjadi anggota DPD RI dalam kontestasi pemilu 2019, menjadi tanggung jawab kita bersama para pemangku kepentingan kegiataan Usaha Kecil Menengah (UKM) seperti KADIN, DEKOPIN, HPN, INKOPSIM dan lain lain serta mengawalnya agar kerja-kerja politiknya kelak di lembaga DPD RI berkontribusi secara langsung pada penguatan dan pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah (UKM) melalui aliansi taktis dan produktif dengan organisasi KADIN, DEKOPIN, HPN, INKOPSIM dan lain-lain di atas, dimana H. Asep Syaripudin terlibat penuh dalam keperngurusan oraganisasi tersebut.

Baca juga : Tim Relawan Bersatu (TRB) Akan Menggelar Rakernas Ke-1 Di Bandung

Baca juga : Konfercab PC HPN Sukabumi, Hasilkan Kepengurusan Baru Periode 2019-2024

Problem sistem demokrasi politik kita yang secara teori politik modern seharusnya berkorelasi langsung, membuka ruang-ruang aktivitas ekonomi yang variatif dan tidak terpusat hingga ke level usaha kecil dan menengah. Namun dalam praktek dan realitas sosialnya malah menciptakan oligarkhi sistem politik elitis, yang selanjutnya hanya melahirkan elite-elite korporasi bisnis besar semata. Dalam konteks inilah, H. Asep Syaripudin kelak  bersama anggota DPD RI lainnya yang kedudukan dan representasinya di Lembaga DPD RI tersebut, tidak terbebani kepentingan oligarkhi partai, harus mampu keluar dari arus besar kepentingan korporasi bisnis, dengan kerja-kera politik yang bersifat regulatif dan koordinatif, untuk kepentingan pengembangan ekonomi daerah yang diwakilinya dalam rangka pemberdayan ekonomi usaha kecil menengah (UKM).

Secara implementatif kerja-kera politik terkait dengan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) tersebut, dalam rangka percepatan eksekusinya di lapangan, tentu perlu disinergikan dengan pola kemitraan besama organisasi-organisasi dimana yang bersangkutan terlibat secara penuh dalam struktur organisasi sebagaimana disebut di atas. Disnilah makna kaidah politik “Tashorruful imam ‘ala ar roiyah manutun bil mahlahah“,  bahwa kehadiran H. Asep Syaripudin  kelak di DPD RI sebagai Lembaga Negara representasi public, harus memberi effect kontributif terhadap lingkup organiasinya sebagai perwujudan atas agregasi dan artikukasi politik kepentingan publik.

 

Penulis : Adlan Dai

Editor : Pramono

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply